KONSEPSI AKAL DAN WAHYU

Setelah ditelaah lebih jauh, ternyata paham yang dipegang Maturidiyyah ini terbelah menjadi dua sebagaimana dalam memahami masalah ketuhanan di atas. Namun, redaksi yang digunakan Wahbah al-Zuhayli bukan Maturidiyyah Samarkand dan Bukhara, melainkan mutaqaddimu al-Maturidiyyah dan muta’akhiruhum[1]. Perbedaan yang ada adalah seputar belum atau sudah datangnya syara’ atas manusia dan konsekwensinya.

Mutaqaddimun menyatakan akal terkadang dapat meraba dan menentukan hukum-hukum Tuhan, seperti wajibnya iman dan haramnya kufur. Hal ini terlepas dari belum atau sudah sampainya wahyu. Bahkan, anak kecil yang telah berakal juga dapat melakukannya. Oleh karenanya, tanggung jawab seorang hamba tergantung kemampuan akalnya. Siapa saja yang tidak beriman, maka akan dihukum jika Tuhan tidak mengampuninya. Abu Hanifah berkata: “Tidak ada alasan bagi seseorang dalam ketidaktahuannya mengenai sang Pencipta, karena pada dasarnya akal dapat meraba bukti-bukti yang telah ada.” Maksudnya adalah setelah adanya perenungan yang mendalam. Karena akal sebagai pengganti dakwah Rasul dalam memperingatkan hati manusia. Dan lamanya perenungan ini berbeda-beda antara satu dengan lainnya karena kemampuan akal yang berbeda-beda pula. Kalangan ini sejalan dengan Mu’tazilah mengenai penilaian terhadap segala hal yang tampak baik ataupun buruk. Akan tetapi, mereka tidak menyatakan manusia wajib diberi balasan sesuai perbuatannya sebelum adanya wahyu sebagaimana pendapat Mu’tazilah. Karena bagaimanapun juga Tuhan tidak dapat dituntut mengenai hal itu. Kewenangan dan kekuasaan Tuhan sangat mutlak.

Sedangkan muta’akhirun mengatakan baik dan buruk dapat dijangkau akal, sebagaimana pendapat Mu’tazilah. Akan tetapi yang membedakannya dengan Mu’tazilah adalah baik dan buruk tidak sampai menyebabkan tuntutan hukum terhadap manusia. Karena sumber hukum hanyalah Tuhan. Segala sesuatu yang tidak dihukumi tidak ada hukum atasnya. Oleh karenanya, mereka mensyaratkan adanya dakwah dalam penentuan tuntutan terhadap manusia. Hal ini yang tidak dianut oleh Mu’tazilah ataupun mutaqaddimun[2].

Kalangan lainnya yang berpedoman terhadap potensi akal Mu’tazilah. Tidak terkecuali dalam membahas masalah baik dan buruk. Menurut mereka, tidak perlu bantuan wahyu dalam mengetahui baik dan buruk. Wahyu dengan muatan syara’ berfungsi sebagai penguat hukum yang telah diidentifikasi akal. Di samping itu, wahyu berfungsi untuk mengetahui tata cara beribadah kepada Tuhan, kadar imbalan dan hukuman Tuhan, juga untuk mengingatkan manusia jika mereka lalai.

Menurut pandangan Mu’tazilah, kemampuan akal untuk mengidentifikasi baik dan buruk terbagi menjadi tiga. Pertama, kemampuan tersebut bersifat pasti dan spontan, seperti baiknya jujur yang bermanfaat dan buruknya dusta yang membawa madlarat. Kedua, akal dapat memilah baik dan buruk setelah adanya proses penalaran panjang. Hal ini seperti adanya kerugian dalam kejujuran bagi sebagian orang, ataupun adanya manfaat dalam kedustaan bagi sebagian lainnya. Proses penalaran panjang dalam kedua masalah ini menunjukkan kepada manusia bahwa terkadang sesuatu yang pada dasarnya baik dapat berubah menjadi buruk sesuai dengan madlarat yang menimpa pelakunya. Ataupun sebaliknya, suatu yang dianggap buruk pada dasarnya dapat menjadi baik sesuai dengan mashlahah yang diterima pelakunya.

Ketiga, akal dapat mengidentifikasi baik dan buruk dengan optimal setelah adanya wahyu[1]. Jika saja wahyu tidak ada, maka akal tidak dapat mengidentifikasinya dengan jelas. Hal ini menurut mereka, wahyu hanya sebagai penguat dan penjelas terhadap sesuatu yang diterima akal dengan samar. Satu contoh, akal menyatakan shalat itu baik. Namun, akal tidak dapat menentukan tata cara, waktu, dan bilangan rakaat shalat yang disebut baik itu. Sehingga datangnya wahyu hanya membantu apa yang telah dinyatakan akal sebelumnya, yaitu shalat itu baik. Adapun tata cara, waktu, dan bilangan rakaat shalat akal tidak dapat menjangkaunya.

Mengenai esensi baik dan buruk, dalam tubuh Mu’tazilah terdapat perselisihan. Mutaqaddimu al-mu’tazilah beranggapan baik dan buruk dalam suatu perbuatan merupakan hakikat perbuatan itu sendiri. Timbulnya label baik dan buruk tidak disebabkan faktor eksternal sebagai akibatnya. Sehingga dengan pendapat ini, terjadi peluang kemungkinan bahwa meskipun akibat perbuatan itu buruk, tetap diyakini baik. Sedangkan menurut al-Jubba’iyyah[2], baik dan buruk itu ditentukan oleh sifat yang tidak berlawanan yang terdapat di dalamnya. Bahkan, sebagian kalangan Mu’tazilah lainnya beranggapan baik dan buruk bukanlah sifat ataupun hakikat perbuatan itu, melainkan dari faktor eksternal yang berbeda-beda menurut mashlahah yang diterima pelakunya[3]. Pendapat yang terakhir ini memungkinkan mengakomodir perbuatan yang pada dasarnya buruk dapat masuk ke dalamnya. Misalnya pencurian yang berdalih hasilnya diserahkan kepada fakir miskin. Perbuatan ini pada dasarnya buruk, namun jika dilihat akibatnya dapat dikategorikan baik.

Dan pada akhirnya, Mu’tazilah mengerucutkan perselisihan di atas. Bahwa akal dapat menjangkau perbuatan baik dan buruk. Sehingga mereka meyakini menjaga mashlahah dan mafsadah itu wajib tanpa memerlukan bantuan wahyu pada awalnya. Adanya syara’ hanya untuk menguatkan sesuatu yang telah diketahui akal, baik pengetahuan tersebut didapat dengan spontanitas maupun melalui penalaran yang panjang. Adapun selain keduanya, peran wahyu sebagai wadah syara’ adalah membantu menampakkan makna yang samar yang terdapat dalam akal manusia.

Pemahaman yang terdapat pada Mu’tazilah selanjutnya mengenai kemampuan akal dalam mengidentifikasi hukum-hukum syara’. Apakah cukup akal yang dapat menentukannya? Dengan demikian, sekali lagi tidak menunggu adanya wahyu.

Mereka menjelaskan sesungguhnya sebelum adanya wahyu, manusia dituntut melakukan sesuatu yang menurut akalnya baik. Begitu juga meninggalkan sesuatu yang dinyatakan buruk oleh akal. Oleh sebab itu, Tuhan harus memberikan balasan yang sesuai dengan perbuatan tersebut. Jika melakukan keburukan, Tuhan harus memberikan siksa, yaitu neraka. Dan jika melakukan kebaikan, Tuhan pun harus memberikan imbalan di surga. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan Mu’tazilah seakan-akan membatasi wilayah kewenangan dan kekuasaan Tuhan. Karena menurut mereka Tuhan tidak adil jika tidak memberi balasan yang setimpal. Jika Tuhan tidak adil, maka sama saja Tuhan telah bersikap dhalim terhadap makhluk-Nya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu Tuhan pasti membalas perbuatan itu dengan setimpal.

Dari berbagai paparan silang pendapat yang diajukan beberapa kalangan teologi di atas, mengerucut sekelumit kesimpulan. Kalangan Asya’irah mempunyai pemahaman baik dan buruk ditentukan oleh syara’ dengan perantara wahyu sehingga jika belum ada utusan penerima wahyu tersebut, maka tidak ada taklif bagi manusia. Dengan demikian, tidak ada balasan bagi perbuatan mereka di akhirat. Hal ini diserahkan Tuhan dalam menghukuminya.

Sedangkan kalangan Mu’tazilah berpendapat sebaliknya. Bahwa baik dan buruk hanya bertumpu pada akal, tidak memerlukan wahyu untuk menilainya. Potensi akal menurut mereka sangat besar. Meskipun mereka sebenarnya juga memerlukan wahyu dalam beberapa hal karena akal tidak mampu mengembangkannya, namun mereka berdalih akallah pemeran utama di dalamnya. Sebab sebelum adanya wahyu, akal telah dapat menemukannya secara samar. Oleh karena itu, setiap perbuatan harus terdapat konsekwensinya di akhirat. Dengan demikian, Tuhan pasti memberi siksaan dan imbalan bagi pelaku perbuatan sesuai dengan kriteria yang digariskan akal.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari paparan Matuidiyyah terpecah menjadi dua. Mutaqaddimun menyatakan baik dan buruk terjangkau oleh akal tanpa mengandalkan wahyu. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi dalam pendapat ini adalah Tuhan tidak dapat dituntut sebagaimana paparan Mu’tazilah. Artinya, memang benar ketentuannya seperti itu, namun tidaklah suatu keharusan atas Tuhan memberikan konsekwensi yang setimpal. Tuhan boleh saja menyiksa orang yang berbuat baik. Begitu juga sebaliknya. Mereka masih membatasi pendapat dengan kewenangan dan kekuasaan Tuhan.

Sedangkan menurut muta’akhirun secara sekilas menyatakan hal yang sama dengan para pendahulunya, yaitu baik dan buruk sesuai dengan kriteria akal. Namun, otoritas akal hnya sampai di sini. Untuk menghukumi sesuatu, akal tidak mungkin mampu. Sehingga baik dan buruk tidak dapat menentukan tuntutan hukum atas manusia. Oleh karena itu, adanya wahyu merupakan syarat mutlak bagi adanya tuntutan hukum. Dengan demikian, pendapat ini lebih dekat dengan pendapat Asya’irah.

Mengenai kewajiban mengetahui Tuhan, Asya’irah tetap berkeyakinan terhadap adanya wahyu untuk mengetahuinya. Karena mereka beranggapan Tuhan adalah sumber dari segala sumber hukum. Dan informasi Tuhan tersebut dapat terjangkau oleh manusia hanya melalui wahyu. Begitu juga pendapat yang diutarakan Matuidiyyah Bukhara. Adapun menurut Mu’tazilah dan Maturidiyyah Samarkand, secara akal manusia wajib mengetahui Tuhan. Alasannya, hanya dengan logika saja sudah menjadi keharusan atas manusia sebagai makhluk untuk mengetahui Tuhan sebagai sang Pencipta. Wallahu a’lamu bi al-shawab.